KPR Bank Syariah VS KPR Syariah Murni Tanpa Bank

Pada artikel sebelumnya pernah kita membahas mengenai KPR Bank Konvensional VS KPR Bank Syari’ah, namun ternyata pada prakteknya terindikasi masih banyak terjadi penyelewengan terhadap aturan-aturan syari’ah pada transaksi yang dilakukan oleh Bank-bank syariah tersebut.

Apa sajakah pelanggaran atau penyelewengan-penyelewengan terhadap aturan syari’ah transaksi KPR Bank Syariah tersebut?

Penyimpangan Akad Murābahah dan Solusinya dalam Hukum Islam

Dalam perjalanannya, praktek murābahah mengalami penyimpangan dari segi prakteknya. Sehingga praktek tersebut menjadi batil bahkan berpotensi menjadi zhalim. Namun, penyimpangan-penyimpangan ini seolah dibiarkan, dan praktek tersebut terus berlangsung hingga hari ini.

 

  1. Pelanggaran Syarat Milkiyah

Syarat milkiyah (kepemilikan barang) terjadi pada bentuk akad murabahah bil wakalah, yaitu perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Dalam prakteknya, pertama, perbankan menyelesaikan akad murābahah terlebih dahulu kepada nasabah.

Selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, kemudian perbankan juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Kedua, ketika akad murabahah selesai, baru perbankan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang kedua ini berlakulah akad wakalah.

Bisa kita lihat dalam praktek di atas, bahwa perbankan secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, “janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya.” Sehingga akad tersebut menjadi batil. Dalam ushul fiqh dikatakan sesuatu dikatakan sah jika rukun dan syarat terpenuhi (طرش و نكر عمتجي ام حصلا), jika tidak terpenuhi maka sesuatu menjadi batil (طرش و نكر عمتجي لا ام لطابلا).

Dalam hal ini syarat milkiyah tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan praktek murabahah tersebut adalah batil secara syari’ah karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Jika akad ini diteruskan ia menjadi jalan lain menuju riba, karena secara prinsip tidak terjadi proses jual-beli, yang terjadi perbankan hanya meminjamkan sejumlah uang kemudian nasabah mencicilnya dengan ditambah margin. Artinya perbankan melakukan praktek seperti bunga dalam perbankan konvensional.

Seharusnya agar praktek ini sesuai syari’ah, perbankan harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudian dilangsungkan akad murabahah.

Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah poin sembilan dikatakan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

 

  1. Pelanggaran Syarat Ra’sulmāl Ma’lūm

Pelanggaran jenis ini juga terjadi karena pada struktur murābahah dengan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, syarat ra’sulmal (modal) dan ribh (keuntungan) haruslah diketahui merupakan syarat khusus pada jual beli murābahah.

Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan murābahah, kemudian pihak bank menawarkan beberapa besaran platform pembiayaan tersebut beserta marjin keuntungan yang diambil oleh bank. Bank tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari ra’sulmāl, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank.

Bahkan dalam beberapa kasus pihak bank syariah tidak peduli dengan besaran harga dari ra’sulmal. Pelanggaran pada jenis ini juga disebut dengan pintu lain menuju riba. Dalam jual beli harus ada komoditas yang dibeli. Jika tidak ada komoditas yang dipertukarkan maka tidak ada bedanya keuntungan murābahah tersebut dengan bunga pada perbankan konvensional.

Untuk menghindari hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan, perbankan harus memiliki barang tersebut secara prinsip. Agar penetapan margin keuntungan berdasarkan harga barang bukan lagi berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.

 

  1. Penempatan Akad Yang Tidak Tepat

Murābahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sehingga akad ini hanya berlaku pada praktek jual beli saja. Namun terjadi penempatan akad Murābahah pada transaksi yang salah. Misalnya pembiayaan untuk renovasi rumah, tidak bisa dilakukan dengan akad murābahah, karena tidak terpenuhinya syarat milkiyah (kepemilikin) dan ra’sulmāl (modal) yang diketahui.

Seharusnya akad yang tepat pada jenis tersebut adalah akad itisna’ paralel. Dalam istisna’ harga ditentukan diawal transaksi, namun tidak ada syarat ra’sul māl ma’lūm dan ar-ribh ma’lūm, kemudian serah terima barang terjadi setelah barang selesai.

Dalam istisna’ paralel, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat kontrak istisna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama.

Ada beberapa konsekuensi saat bank syari’ah menggunakan kontrak istisna’ paralel. Di antaranya sebagai berikut:

  1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istisna’ paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai sāni’ pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
  2. Penerima subkontrak pembuatan pada istisna’ paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam secara pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai’ al-istisna’ kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai hukum sama sekali.
  3. Bank sebagai sāni’ atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istisna’ paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

 

  1. Melibatkan Maysir Dalam Perhitungan Margin Keuntungan

Dalam perhitungan margin, pada cara kedua (pada pembahasan sebelumnya), perbankan syari’ah melibatkan inflasi dalam menentukan margin keuntungannya. Tentu ini sangat bertentangan dengan syari’ah, tingkat inflasi dimasa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti.

Bermain dengan ketidakpastikan merupakan bentuk dari maysir. Lalu apa bedanya murabahah dengan bunga bank? Karena salah satu motif bunga adalah prediksi inflasi dimasa yang akan datang.

Cara yang paling tepat dengan konsep syari’ah adalah cukup modal plus markup, atau cara lainnya, yaitu modal plus mark up dan cost recovery.

 

Solusi KPR Syariah Murni Tanpa Bank, Tanpa Riba, Tanpa Sita, Tanpa BI Cecking, Tanpa Penalti & Tanpa Sita, dan Tanpa Denda.

Setelah kita mengetahui jenis-jeni penyelewengan terhadap aturan-aturan syari’ah dalam praktek transaksi di Bank-bank Syari’ah, meskipun tidak semua, tentu kita akan mengajukan pertanyaan sama:

  • Lalu KPR yang bagaimana dan melalui apa yang bisa benar-benar sesuai syari’at Islam (syari’ah)?

Alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak bermunculan developer-developer yang menerapkan transaksi KPR nya yang sesuai dengan syari’at Islam hingga 100% dapat dimasukkan ke dalam kategori KPR Syari’ah Murni.

Ciri-ciri KPR Syari’ah yang sesuai dengan Syari’at Islam (syari’ah):

  • Tanpa melibatkan pihak Bank, sehingga transaksi yang terjadi hanya melibatkan 2 pihak saja: calon pembeli dan developer/pemilik (owner).
  • Karena tidak melibatkan pihak Bank, maka otomatis KPR Syariah murni akan tanpa bunga (riba), tanpa sita, tanpa BI Cecking, tanpa denda & penalti.
  • Harga beli secara cash maupun secara kredit sama, yang berbeda biasanya akan ada diskon khusus bagi yang melakukan pembelian secara cash dan kalaupun ada biaya tambahan akan diberitahukan kepada konsumen serta akan mengurangi harga beli.

Perbedaan KPR Bank Konvensional, KPR Bank Syariah, dan KPR Syariah Murni Tanpa Bank, Tanpa Riba, Tanpa BI Cecking, Tanpa Sita, Tanpa Denda Jakarta Depok Bogor Tangerang Bekasi

Jika Anda sedang mencari properti baik berupa lahan maupun rumah melalui KPR Syariah Murni tanpa Bank, mungkin Anda dapat menemukan apa yang Anda cari melalui link berikut: Propertimaret Jakarta Timur.

 

Semoga Bermanfaat,

Admin RagamPesona.Com

Please follow and like us:
error

Satu tanggapan untuk “KPR Bank Syariah VS KPR Syariah Murni Tanpa Bank

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *